A. Latar Belakang 1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin menajam. 2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar 3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerah B. Konsepsi Konsepsi Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno yang disampaikan pada tanggal 21 Februari I957 berisi: 1. Bahwa Demokrasi Liberal secara barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin 2. Dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai ditambah dengan golongan fungsional. 3. Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dari masyarakat C. Keluarnya Dekrit Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdiri dari: 1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 2. Pembubaran Badan Konstitusional 3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara D. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja. 2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya. 4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. 5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno. 6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GNHN dengan Ketetapan MNPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis). 7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan parea pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta. E. Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sector. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontro. b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.
F. Politik Luar Negeri 1. Indonesia berpartisipasi aktif dalam mcrintis pendirian Gerakan Non Blok sehingga terlaksana KTT Non Blok 1 di Beograd Yugoslavia pada tahun 1961. 2. Pelaksanaan politik luar negeri NEFO (New Emerging Forces). Politik NEFO-OLDEFO ditempuh Presiden Soekarno dengan Menlu Dr. Soebadrio bertujuan melakukan konfrontasi terhadap OLDEFO (Old Established Forces). Indonesia dan Negara-negara komunis termasuk Blok NEFO berhadapan dengan Negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang termasuk Blok OLDEFO. 3. Konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Soekarno mengumandangkan Dwi Komando Rakyat pada 3 Mei 1934 yang isinya : (1) Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia (2) Bantu perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari Nekolim Malaysia. Akibat Konfrontasi dengan Malaysia Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. PEMILU PERTAMA 1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang semula telah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946 belum terlaksana terus karena setelah Indonesia merdeka negara dihadapkan pada ancaman baik dari NICA maupun gangguan dari dalam negeri. Setelah kita berdaulat secara penuhpun Pemilu belum juga dapal dilaksanakan karena mengalami kesulitan untuk melaksanakanya akibat sering berganti-gantinya cabinet. Baru pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap Pemilu dapat dilaksanakan. 2. Sistem yang dipergunakan menurut UU No. 7 tahun 1953 adalah sistem proporsional dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan kcpada partai-partai politik yang ada terutama partai politik kecil untuk memperoleh kursi di DPR dan Konstituante. 3. Dalam Pemilu I dilakukan dua kali pemungutan suara yakni : a). untuk memilih anggota DPR dan b). memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar.
4. Kampanye Pemilu 1955 sudah dilakukan sejak kabinet Ali Sastroamidjojo 1 berkuasa atau dua tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Tema kampanye yang diketengahkan didominasi oleh perdebatan antara partai pemerintah dengan partai-partai oposisi dan persoalan-persoalan mengenai ideology kepartaian. 5. Pada 29 September 1955 diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR untuk diperebutkan 272 Kursi. Dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. Pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan Pemilu untuk memilih anggota Konstituante yang berjumlah 542 orang. 6. Dalam Pemilu 1 ini muncul empat partai politik yang meraih suara terbanyak yaitu :
Nama Partai
Jumlah Kursi
DPR
Konstituante
PNI
57
119
Masyumi
56
112
NU
45
91
PKI
45
80 KONFRENSI ASIA AFRIKA Konferensi Pendahuluan 1. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada 28 April – 20 Mei 1954. Membicarakan perjuangan rakyat Vietnam melawan penjajahan Perancis. 2. Konferensi Bogor, dilaksanakan pada 28-29 Desember 1954. Tercapai kesatuan pandangan untuk mengadakan Konferensi bangsa-bangsa Asia Afrika di Bandung. Latar Belakang KAA 1. Terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur 2. Masih banyaknya Negara-negara di kawasan Asia Afrika yang belum merdeka 3. Lemahnya persatuan dan solidaritas antar negara-negara yang berkembang
Pelaksanaan KAA 1. Dilaksanakan dari tanggal 18-25 April 1955 di Bandung 2. Pembukaan KAA dimulai pukul 09.00 WIB tanggal I8 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung oleh Presiden Soekarno. 3. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi yakni Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. 4. Peserta yang diundang sebanyak 30 negara yang hadir sebanyak 29 negara dari kawasan Asia Afrika. 5. Menghasilkan piagam yang disebut Dasa Sila Bandung (Bandung Declaration) Pengaruh KAA 1. Mengilhami Negara-negara yang masih terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan mempengaruhi pendapat internasional di PBB. 2. Meningikatnya kerjasama dan semangat solidaritas di kalangan bangsa-bangsa Asia Afrika 3. Medasari terbentuknya Gerakan Non Blok PROGRAM BENTENG 1. Pembatasan Impor dan pemberian lisensi bagi importir Indonesia 2. Pemberian kredit bagi importir Indonesia 3. Perusahaan Benteng harus memiliki modal minima 70% dari pengusaha pribumi 4. Import Benteng diseleksi melalui menteri perekonomian : - Pengusaha Baru di sektor impor - Mempunyai status hokum - Modal minimal Rp.100 000 menjadi Rp.250.000 (1953) - Mempunyai kantor dan pegawai yang memadai
Dua Fase Program Benteng Fase pertama, masa kekuasaan tiga kabinet pertama yang terdiri dari golongan moderat (Masyumi, PNI danPSI) 1. Rasionalitas dan Realitas dalam merencanakan kebijakan 2. Efisiensi memperkecil pengeluaran dan anggaran belanja secara realitas 3. Konsolidasi Bank dan menggalakkan Koperasi 4. Pembangunan industri-Impor Fase kedua, terbentuknya kabinet yang didominasi oleh sayap nasionalis radikal dari PNl (Kabinet Ali Sastroamidjojo) 1. Menaikkan posisi Indonesia 2. Indonesiasi yang lebih tegas dengan menaikkan alokasi impor 80-90% dari hanya 37,9%. 3. Munculnya Model Ali Baba – Korupsi. 4. Pengangkatan pegawai negeri dari Jawa ditempatkan di luar Jawa. 5. Pcngusaha Benteng hanya 700 pada masa Kabinet Natsir Mulai tahun 1954 Infalasi meningkat tinggi, mata uang Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang tidak proposional. Nilai di pasar bebas merosot tajam, laju inflasi rata-rata Rp. 1140 terhadap Dolar AS menjadi Rp. 2350 pada bulan Juni 1953, Rp.2700 pada bulan Juni 1954 dan Rp.4600 pada bulan Juni 1955. Indeks harga dari 44 jenis barang impor di Jakarta meningkat sekitar 59,5%. Harga beras melonjak 42,3% antara bulan Agustus 1953-Juni 1955.
Selain itu juga harga komoditi ekspor utama yaitu karet dan minyak. Banyaknya pasar gelap dan pembiayaan Operasi Militer.
Tampilkan postingan dengan label SEJARAH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SEJARAH. Tampilkan semua postingan
Minggu, 27 Maret 2011
peristiwa menuju nkemerdekaan
Setiap tanggal 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia selalu menyambut hari kemerdekaan Indonesia dengan antusias dan penuh semangat, karena momentum yang bersejarah ini tidak bisa dipisahkan dari tokoh nasional yang memproklamirkan teks proklamasi dihadapan ratusan rakyat Indonesia, mereka adalah “Soekarno-Hatta”. Ketika di proklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan tonggak baru sejarah kehidupan rakyat Indonesia untuk membangun sebuah peradaban baru yang lepas dari intervensi Negara Kolonial. Proklamasi kemerdekaan Indonesia laksana fajar menyingsing menyinarkan cahaya kehidupan baru di bumi persada nusantara. Seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia di segenap pelosok tanah air, menyambutnya dengan rasa syukur, rasa haru, dan suka cita tiada terhingga. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sejarah membuktikan pula bahwa kekuatan rakyat dan pejuang menjadi kekuatan yang ampuh untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oleh karena itu, peristiwa penting ini merupakan simbol kekuatan bersenjata bersama-sama rakyat pejuang bahu-membahu berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Menuju Proklamai Kemerdekaan RI
Perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi di Jepang selalu diikuti dengan cermat oleh kelompok intelektual nasionalis Indonesia. Mereka merupakan pemimpin nasional yang mempelopori perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Di antara mereka ada yang sengaja datang dan belajar atau berkunjung ke Jepang, untuk mengenal lebih dekat proses berakarnya nasionalisme Jepang dalam masyarakat luas. Sebenarnya kaum intelektual indonesia sudah banyak yang dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran nasionalisme di Eropa yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Tokoh-tokoh intelektual Indonesia pada tahun 1930an seperti Soekarno dan Hatta mempunyai sikap dan pandangan bahwa republik ini harus merdeka dari penjajahan. Didukinya wilayah indonesia oleh Jepang selama empat tahun ini ketika terjadi perang pasifik yang disadari oleh tokoh-tokoh pejuang Indonesia apakah kita melawan kependudukan jepang atau memerdekan Republik ini dan ketika Jepang sudah diambang kekalah oleh sekutu keadaan ini dijadikan momentum bagi para tokoh-tokoh pejuang kita untuk segera memerdekan diri untuk menjadi negara yang berdaulat. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 diperoleh melalui pemberitaan radio yang kemudian disampaikan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Kemerdekaan yang dimiliki Indonesia jelas-jelas bukan sebagai hadiah dari pemerintahan Jepang tetapi justru melalui perjuangan yang sangat panjang sejak penjajahan Belanda dan kehadiran Jepang di Indonesia berikut kekalahannya dari sekutu ini merupakan salah satu faktor yang mempercepat proses kemerdekaan Indonesia.
Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya?
Memang secara fisik kita sudah merdeka dari penjajah, tetapi kita harus banyak belajar dan menyadari bahwa sebenarnya kita belum merdeka secara total, karena penjajahan di era sekarang ini bukan lagi penjajahan dalam bentuk fisik tetapi kita dijajah dalam bentuk nonfisik. Negara kita yang kaya akan Sumber Daya Alamnya sekarang banyak dikuasai dan dieksploitasi oleh pihak asing dan ini membuktikan bahwa sebenarnya negeri ini belum sungguh-sungguh merdeka, kita lihat kemiskinan dimana-mana sehingga rakyat menjerit setiap hari, mahalnya biaya pendidikan, pembangunan nasional yang terhambat, angka pengangguran yang terus meningkat, krisis ekonomi yang masih terus menghantui kita, dan utang luar negeri yang belum juga terselesaikan, ditambah lagi baru-baru ini kita di guncang isu terorisme dan, apakah ini yang dinamakan M E R D E K A?. Secara politik kita belum berdaulat sepenuhnya, ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang sepenuhnya belum berpihak kepada rakyat dan betapa seringnya kita belum berani mengambil sikap politik yang cenderung dipengaruhi oleh hegemoni barat dan secara martabat dimata internasional kita belum sepenuhnya diperhitungkan dalam mempengaruhi kebijakan internasional, dan bentuk lain dari penjajahan yang kita rasakan adalah penjajahan dalam bentuk wacana dan opini, para penjajah semaksimal mungkin melanggengkan misi mereka dengan kendaraan kapitalisme global untuk menguasai dunia dengan isu yang sangat variatif dan tersistematis diantaranya adalah isu HAM, Demokrasi, Perdagangan Bebas, Jender dll, dan semaksimal mungkin memainka isu tersebut dengan sangat terhiden. Disamping itu semua yang paling ironis adalah pada saat sekarang ini kita dijajah dalam bentuk budaya yang mana budaya hidonisme dan materealistis telah merasuki sendi budaya kita dan ini sudah menjadi gaya hidup bagi generasi muda kita sekarang, sementara kita ketahui bahwa budaya kita penuh dengan aturan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan menjunjung tinggi kebenaran.
Melanjutkan Kemerdekaan
Pada momentum memperingati hari proklamasi yang ke 64, inilah saatnya kita harus melanjutkan perjuangan para pejuang kita terdahulu yang telah memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena penjajahan yang kita hadapi tidak sama dengan penjajahan yang telah dihadapi oleh para pendahulu kita. Sekarang kita telah dijajah melalui bentuk yang tidak kelihatan seperti politik, ekonomi, dan budaya dan seyogiyanya segera mungkin harus dibebaskan dari intervensi dan hegemoni bangsa lain sehingga kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta ”lebih baik kita tenggelam dalam dasar lautan yang dalam dari pada kita menjadi embel-embel bang asing (Hatta) dari pernyataan Hatta ini tergambar bahwa sebenarnya kita harus benar-benar berdaulat dan merdeka secara ekonomi dan politik tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga merdeka dalam bentuk nonfisik, sehingga kedepan akan hadir pemimpin-pemimpin yang visioner dan progresif pemimpin yang bisa melihat gambaran masa depan untuk dan cita-cita yang diinginkan sehingga mampu mengarahkan rakyat untuk menggali potensi yang ada dan lebih bermartabat dimata bangsa lain dan juga untuk membawa kita keluar dari krisis bangsa menuju perubahan yang lebih cepat lebih baik.
Menuju Proklamai Kemerdekaan RI
Perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi di Jepang selalu diikuti dengan cermat oleh kelompok intelektual nasionalis Indonesia. Mereka merupakan pemimpin nasional yang mempelopori perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Di antara mereka ada yang sengaja datang dan belajar atau berkunjung ke Jepang, untuk mengenal lebih dekat proses berakarnya nasionalisme Jepang dalam masyarakat luas. Sebenarnya kaum intelektual indonesia sudah banyak yang dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran nasionalisme di Eropa yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Tokoh-tokoh intelektual Indonesia pada tahun 1930an seperti Soekarno dan Hatta mempunyai sikap dan pandangan bahwa republik ini harus merdeka dari penjajahan. Didukinya wilayah indonesia oleh Jepang selama empat tahun ini ketika terjadi perang pasifik yang disadari oleh tokoh-tokoh pejuang Indonesia apakah kita melawan kependudukan jepang atau memerdekan Republik ini dan ketika Jepang sudah diambang kekalah oleh sekutu keadaan ini dijadikan momentum bagi para tokoh-tokoh pejuang kita untuk segera memerdekan diri untuk menjadi negara yang berdaulat. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 diperoleh melalui pemberitaan radio yang kemudian disampaikan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Kemerdekaan yang dimiliki Indonesia jelas-jelas bukan sebagai hadiah dari pemerintahan Jepang tetapi justru melalui perjuangan yang sangat panjang sejak penjajahan Belanda dan kehadiran Jepang di Indonesia berikut kekalahannya dari sekutu ini merupakan salah satu faktor yang mempercepat proses kemerdekaan Indonesia.
Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya?
Memang secara fisik kita sudah merdeka dari penjajah, tetapi kita harus banyak belajar dan menyadari bahwa sebenarnya kita belum merdeka secara total, karena penjajahan di era sekarang ini bukan lagi penjajahan dalam bentuk fisik tetapi kita dijajah dalam bentuk nonfisik. Negara kita yang kaya akan Sumber Daya Alamnya sekarang banyak dikuasai dan dieksploitasi oleh pihak asing dan ini membuktikan bahwa sebenarnya negeri ini belum sungguh-sungguh merdeka, kita lihat kemiskinan dimana-mana sehingga rakyat menjerit setiap hari, mahalnya biaya pendidikan, pembangunan nasional yang terhambat, angka pengangguran yang terus meningkat, krisis ekonomi yang masih terus menghantui kita, dan utang luar negeri yang belum juga terselesaikan, ditambah lagi baru-baru ini kita di guncang isu terorisme dan, apakah ini yang dinamakan M E R D E K A?. Secara politik kita belum berdaulat sepenuhnya, ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang sepenuhnya belum berpihak kepada rakyat dan betapa seringnya kita belum berani mengambil sikap politik yang cenderung dipengaruhi oleh hegemoni barat dan secara martabat dimata internasional kita belum sepenuhnya diperhitungkan dalam mempengaruhi kebijakan internasional, dan bentuk lain dari penjajahan yang kita rasakan adalah penjajahan dalam bentuk wacana dan opini, para penjajah semaksimal mungkin melanggengkan misi mereka dengan kendaraan kapitalisme global untuk menguasai dunia dengan isu yang sangat variatif dan tersistematis diantaranya adalah isu HAM, Demokrasi, Perdagangan Bebas, Jender dll, dan semaksimal mungkin memainka isu tersebut dengan sangat terhiden. Disamping itu semua yang paling ironis adalah pada saat sekarang ini kita dijajah dalam bentuk budaya yang mana budaya hidonisme dan materealistis telah merasuki sendi budaya kita dan ini sudah menjadi gaya hidup bagi generasi muda kita sekarang, sementara kita ketahui bahwa budaya kita penuh dengan aturan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan menjunjung tinggi kebenaran.
Melanjutkan Kemerdekaan
Pada momentum memperingati hari proklamasi yang ke 64, inilah saatnya kita harus melanjutkan perjuangan para pejuang kita terdahulu yang telah memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena penjajahan yang kita hadapi tidak sama dengan penjajahan yang telah dihadapi oleh para pendahulu kita. Sekarang kita telah dijajah melalui bentuk yang tidak kelihatan seperti politik, ekonomi, dan budaya dan seyogiyanya segera mungkin harus dibebaskan dari intervensi dan hegemoni bangsa lain sehingga kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta ”lebih baik kita tenggelam dalam dasar lautan yang dalam dari pada kita menjadi embel-embel bang asing (Hatta) dari pernyataan Hatta ini tergambar bahwa sebenarnya kita harus benar-benar berdaulat dan merdeka secara ekonomi dan politik tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga merdeka dalam bentuk nonfisik, sehingga kedepan akan hadir pemimpin-pemimpin yang visioner dan progresif pemimpin yang bisa melihat gambaran masa depan untuk dan cita-cita yang diinginkan sehingga mampu mengarahkan rakyat untuk menggali potensi yang ada dan lebih bermartabat dimata bangsa lain dan juga untuk membawa kita keluar dari krisis bangsa menuju perubahan yang lebih cepat lebih baik.
pemberontakan pki
pemberontakan pki
ulainya Pemberontakan
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA).
Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Latar belakang sejarah Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.(http://www.marxist.com/Asia/earlyPKI.html) Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka).
Editornya adalah Adolf Baars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Indonesia, "Soeara Merdika".
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah.
Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota. Pembentukan Partai Komunis Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia.
Semaun diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan 1926 Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua.(http://www.independent-bangladesh.com/news/may/20/20052005ed.htm) Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda.
Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI.(http://www.marxists.org/indonesia/indones/pkihist.htm) Setelah kemerdekaan: bangkit kembali Setelah pemerintahan Jepang menyerah kalah kepada Tentara Sekutu pada 1945, PKI muncul kembali di panggung politik Indonesia dan ikut serta secara aktif dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan nasional. Banyak satuan-satuan bersenjata yang berada di bawah kontrol ataupun pengaruh PKI.
Meskipun milisi-milisi PKI memainkan peranan penting dalam perlawanan terhadap Belanda, Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Lain daripada itu, perkembangan PKI dirasakan sangat mengancam kelompok-kelompok kanan dalam dunia politik Indonesia, maupun Amerika Serikat. Peristiwa Madiun 1948 Pada Februari 1948 PKI dan unsur-unsur kiri dari Partai Sosialis Indonesia membentuk sebuah front bersama, yaitu Front Demokratis Rakjat. Front ini tidak bertahan lama, namun unsur-unsur kiri PSI kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat ini milisi-milisi Pesindo berada di bawah kontrol PKI. Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah mengembara selama 12 tahun di Uni Soviet.
Politk biro PKI dibentuk kembali, dengan pemimpinnya antara lain Dipa Nusantara Aidit, M.H. Lukman dan Njoto. Setelah penandatanganan Perjanjian Renville (1948), banyak satuan-satuan bersenjata republiken yang kembali dari daerah-daerah konflik. Hal ini memberikan rasa percaya diri di kalangan kelompok sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Satuan-satuan gerilya dan milisi yang berada di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri.
Di Madiun, sekelompok militer yang dipengaruhi PKI yang menolak perintah perlucutan senjata tersebut dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan bersenjata. Hal ini menimbulkan alasan untuk menekan PKI. Sumber-sumber militer menyatakan bahwa PKI telah memproklamasikan pembentukan “Republik Soviet Indonesia” pada 18 September 1948 dengan Musso sebagai presidennya dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menterinya.
Pada saat yang sama PKI menyatakan menolak pemberontakan itu dan menyerukan agar masyarakat tetap tenang. Pemberontakan ini ditindas oleh pasukan-pasukan republik, dan PKI kembali mengalami masa penindasan. Pada 30 September Madiun berhasil dikuasai oleh pasukan-pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Beribu-ribu kader partai dibunuh dan 36.000 orang dipenjarakan.
Di antara mereka yang dibunuh termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober dengan alasan bahwa ia berusaha melarikan diri dari penjara. Amir Sjarifuddin, tokoh Partai Sosialis Indonesia, pun dibunuh pada peristiwa berdarah ini. Aidit dan Lukman mengungsi ke Republik Rakyat Tiongkok. Namun PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Pada 1949 partai ini mulai dibangun kembali. Bangkit kembali Pada 1950, PKI m
ulainya Pemberontakan
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA).
Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Latar belakang sejarah Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.(http://www.marxist.com/Asia/earlyPKI.html) Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka).
Editornya adalah Adolf Baars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Indonesia, "Soeara Merdika".
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah.
Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota. Pembentukan Partai Komunis Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia.
Semaun diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan 1926 Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua.(http://www.independent-bangladesh.com/news/may/20/20052005ed.htm) Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda.
Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI.(http://www.marxists.org/indonesia/indones/pkihist.htm) Setelah kemerdekaan: bangkit kembali Setelah pemerintahan Jepang menyerah kalah kepada Tentara Sekutu pada 1945, PKI muncul kembali di panggung politik Indonesia dan ikut serta secara aktif dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan nasional. Banyak satuan-satuan bersenjata yang berada di bawah kontrol ataupun pengaruh PKI.
Meskipun milisi-milisi PKI memainkan peranan penting dalam perlawanan terhadap Belanda, Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Lain daripada itu, perkembangan PKI dirasakan sangat mengancam kelompok-kelompok kanan dalam dunia politik Indonesia, maupun Amerika Serikat. Peristiwa Madiun 1948 Pada Februari 1948 PKI dan unsur-unsur kiri dari Partai Sosialis Indonesia membentuk sebuah front bersama, yaitu Front Demokratis Rakjat. Front ini tidak bertahan lama, namun unsur-unsur kiri PSI kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat ini milisi-milisi Pesindo berada di bawah kontrol PKI. Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah mengembara selama 12 tahun di Uni Soviet.
Politk biro PKI dibentuk kembali, dengan pemimpinnya antara lain Dipa Nusantara Aidit, M.H. Lukman dan Njoto. Setelah penandatanganan Perjanjian Renville (1948), banyak satuan-satuan bersenjata republiken yang kembali dari daerah-daerah konflik. Hal ini memberikan rasa percaya diri di kalangan kelompok sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Satuan-satuan gerilya dan milisi yang berada di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri.
Di Madiun, sekelompok militer yang dipengaruhi PKI yang menolak perintah perlucutan senjata tersebut dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan bersenjata. Hal ini menimbulkan alasan untuk menekan PKI. Sumber-sumber militer menyatakan bahwa PKI telah memproklamasikan pembentukan “Republik Soviet Indonesia” pada 18 September 1948 dengan Musso sebagai presidennya dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menterinya.
Pada saat yang sama PKI menyatakan menolak pemberontakan itu dan menyerukan agar masyarakat tetap tenang. Pemberontakan ini ditindas oleh pasukan-pasukan republik, dan PKI kembali mengalami masa penindasan. Pada 30 September Madiun berhasil dikuasai oleh pasukan-pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Beribu-ribu kader partai dibunuh dan 36.000 orang dipenjarakan.
Di antara mereka yang dibunuh termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober dengan alasan bahwa ia berusaha melarikan diri dari penjara. Amir Sjarifuddin, tokoh Partai Sosialis Indonesia, pun dibunuh pada peristiwa berdarah ini. Aidit dan Lukman mengungsi ke Republik Rakyat Tiongkok. Namun PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Pada 1949 partai ini mulai dibangun kembali. Bangkit kembali Pada 1950, PKI m
Kamis, 24 Maret 2011
pemberontakan pki
pemberontakan pki
ulainya Pemberontakan
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA).
Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Latar belakang sejarah Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.(http://www.marxist.com/Asia/earlyPKI.html) Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka).
Editornya adalah Adolf Baars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Indonesia, "Soeara Merdika".
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah.
Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota. Pembentukan Partai Komunis Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia.
Semaun diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan 1926 Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua.(http://www.independent-bangladesh.com/news/may/20/20052005ed.htm) Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda.
Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI.(http://www.marxists.org/indonesia/indones/pkihist.htm) Setelah kemerdekaan: bangkit kembali Setelah pemerintahan Jepang menyerah kalah kepada Tentara Sekutu pada 1945, PKI muncul kembali di panggung politik Indonesia dan ikut serta secara aktif dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan nasional. Banyak satuan-satuan bersenjata yang berada di bawah kontrol ataupun pengaruh PKI.
Meskipun milisi-milisi PKI memainkan peranan penting dalam perlawanan terhadap Belanda, Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Lain daripada itu, perkembangan PKI dirasakan sangat mengancam kelompok-kelompok kanan dalam dunia politik Indonesia, maupun Amerika Serikat. Peristiwa Madiun 1948 Pada Februari 1948 PKI dan unsur-unsur kiri dari Partai Sosialis Indonesia membentuk sebuah front bersama, yaitu Front Demokratis Rakjat. Front ini tidak bertahan lama, namun unsur-unsur kiri PSI kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat ini milisi-milisi Pesindo berada di bawah kontrol PKI. Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah mengembara selama 12 tahun di Uni Soviet.
Politk biro PKI dibentuk kembali, dengan pemimpinnya antara lain Dipa Nusantara Aidit, M.H. Lukman dan Njoto. Setelah penandatanganan Perjanjian Renville (1948), banyak satuan-satuan bersenjata republiken yang kembali dari daerah-daerah konflik. Hal ini memberikan rasa percaya diri di kalangan kelompok sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Satuan-satuan gerilya dan milisi yang berada di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri.
Di Madiun, sekelompok militer yang dipengaruhi PKI yang menolak perintah perlucutan senjata tersebut dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan bersenjata. Hal ini menimbulkan alasan untuk menekan PKI. Sumber-sumber militer menyatakan bahwa PKI telah memproklamasikan pembentukan “Republik Soviet Indonesia” pada 18 September 1948 dengan Musso sebagai presidennya dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menterinya.
Pada saat yang sama PKI menyatakan menolak pemberontakan itu dan menyerukan agar masyarakat tetap tenang. Pemberontakan ini ditindas oleh pasukan-pasukan republik, dan PKI kembali mengalami masa penindasan. Pada 30 September Madiun berhasil dikuasai oleh pasukan-pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Beribu-ribu kader partai dibunuh dan 36.000 orang dipenjarakan.
Di antara mereka yang dibunuh termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober dengan alasan bahwa ia berusaha melarikan diri dari penjara. Amir Sjarifuddin, tokoh Partai Sosialis Indonesia, pun dibunuh pada peristiwa berdarah ini. Aidit dan Lukman mengungsi ke Republik Rakyat Tiongkok. Namun PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Pada 1949 partai ini mulai dibangun kembali. Bangkit kembali Pada 1950, PKI m
ulainya Pemberontakan
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA).
Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Latar belakang sejarah Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.(http://www.marxist.com/Asia/earlyPKI.html) Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka).
Editornya adalah Adolf Baars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Indonesia, "Soeara Merdika".
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah.
Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota. Pembentukan Partai Komunis Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia.
Semaun diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan 1926 Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua.(http://www.independent-bangladesh.com/news/may/20/20052005ed.htm) Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda.
Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI.(http://www.marxists.org/indonesia/indones/pkihist.htm) Setelah kemerdekaan: bangkit kembali Setelah pemerintahan Jepang menyerah kalah kepada Tentara Sekutu pada 1945, PKI muncul kembali di panggung politik Indonesia dan ikut serta secara aktif dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan nasional. Banyak satuan-satuan bersenjata yang berada di bawah kontrol ataupun pengaruh PKI.
Meskipun milisi-milisi PKI memainkan peranan penting dalam perlawanan terhadap Belanda, Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Lain daripada itu, perkembangan PKI dirasakan sangat mengancam kelompok-kelompok kanan dalam dunia politik Indonesia, maupun Amerika Serikat. Peristiwa Madiun 1948 Pada Februari 1948 PKI dan unsur-unsur kiri dari Partai Sosialis Indonesia membentuk sebuah front bersama, yaitu Front Demokratis Rakjat. Front ini tidak bertahan lama, namun unsur-unsur kiri PSI kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat ini milisi-milisi Pesindo berada di bawah kontrol PKI. Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah mengembara selama 12 tahun di Uni Soviet.
Politk biro PKI dibentuk kembali, dengan pemimpinnya antara lain Dipa Nusantara Aidit, M.H. Lukman dan Njoto. Setelah penandatanganan Perjanjian Renville (1948), banyak satuan-satuan bersenjata republiken yang kembali dari daerah-daerah konflik. Hal ini memberikan rasa percaya diri di kalangan kelompok sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Satuan-satuan gerilya dan milisi yang berada di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri.
Di Madiun, sekelompok militer yang dipengaruhi PKI yang menolak perintah perlucutan senjata tersebut dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan bersenjata. Hal ini menimbulkan alasan untuk menekan PKI. Sumber-sumber militer menyatakan bahwa PKI telah memproklamasikan pembentukan “Republik Soviet Indonesia” pada 18 September 1948 dengan Musso sebagai presidennya dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menterinya.
Pada saat yang sama PKI menyatakan menolak pemberontakan itu dan menyerukan agar masyarakat tetap tenang. Pemberontakan ini ditindas oleh pasukan-pasukan republik, dan PKI kembali mengalami masa penindasan. Pada 30 September Madiun berhasil dikuasai oleh pasukan-pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Beribu-ribu kader partai dibunuh dan 36.000 orang dipenjarakan.
Di antara mereka yang dibunuh termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober dengan alasan bahwa ia berusaha melarikan diri dari penjara. Amir Sjarifuddin, tokoh Partai Sosialis Indonesia, pun dibunuh pada peristiwa berdarah ini. Aidit dan Lukman mengungsi ke Republik Rakyat Tiongkok. Namun PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Pada 1949 partai ini mulai dibangun kembali. Bangkit kembali Pada 1950, PKI m
LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
A. Latar Belakang 1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin menajam. 2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar 3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerah B. Konsepsi Konsepsi Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno yang disampaikan pada tanggal 21 Februari I957 berisi: 1. Bahwa Demokrasi Liberal secara barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin 2. Dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai ditambah dengan golongan fungsional. 3. Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dari masyarakat C. Keluarnya Dekrit Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdiri dari: 1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 2. Pembubaran Badan Konstitusional 3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara D. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja. 2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya. 4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. 5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno. 6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GNHN dengan Ketetapan MNPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis). 7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan parea pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta. E. Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sector. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontro. b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.
F. Politik Luar Negeri 1. Indonesia berpartisipasi aktif dalam mcrintis pendirian Gerakan Non Blok sehingga terlaksana KTT Non Blok 1 di Beograd Yugoslavia pada tahun 1961. 2. Pelaksanaan politik luar negeri NEFO (New Emerging Forces). Politik NEFO-OLDEFO ditempuh Presiden Soekarno dengan Menlu Dr. Soebadrio bertujuan melakukan konfrontasi terhadap OLDEFO (Old Established Forces). Indonesia dan Negara-negara komunis termasuk Blok NEFO berhadapan dengan Negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang termasuk Blok OLDEFO. 3. Konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Soekarno mengumandangkan Dwi Komando Rakyat pada 3 Mei 1934 yang isinya : (1) Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia (2) Bantu perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari Nekolim Malaysia. Akibat Konfrontasi dengan Malaysia Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. PEMILU PERTAMA 1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang semula telah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946 belum terlaksana terus karena setelah Indonesia merdeka negara dihadapkan pada ancaman baik dari NICA maupun gangguan dari dalam negeri. Setelah kita berdaulat secara penuhpun Pemilu belum juga dapal dilaksanakan karena mengalami kesulitan untuk melaksanakanya akibat sering berganti-gantinya cabinet. Baru pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap Pemilu dapat dilaksanakan. 2. Sistem yang dipergunakan menurut UU No. 7 tahun 1953 adalah sistem proporsional dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan kcpada partai-partai politik yang ada terutama partai politik kecil untuk memperoleh kursi di DPR dan Konstituante. 3. Dalam Pemilu I dilakukan dua kali pemungutan suara yakni : a). untuk memilih anggota DPR dan b). memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar.
4. Kampanye Pemilu 1955 sudah dilakukan sejak kabinet Ali Sastroamidjojo 1 berkuasa atau dua tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Tema kampanye yang diketengahkan didominasi oleh perdebatan antara partai pemerintah dengan partai-partai oposisi dan persoalan-persoalan mengenai ideology kepartaian. 5. Pada 29 September 1955 diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR untuk diperebutkan 272 Kursi. Dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. Pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan Pemilu untuk memilih anggota Konstituante yang berjumlah 542 orang. 6. Dalam Pemilu 1 ini muncul empat partai politik yang meraih suara terbanyak yaitu :
Nama Partai
Jumlah Kursi
DPR
Konstituante
PNI
57
119
Masyumi
56
112
NU
45
91
PKI
45
80 KONFRENSI ASIA AFRIKA Konferensi Pendahuluan 1. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada 28 April – 20 Mei 1954. Membicarakan perjuangan rakyat Vietnam melawan penjajahan Perancis. 2. Konferensi Bogor, dilaksanakan pada 28-29 Desember 1954. Tercapai kesatuan pandangan untuk mengadakan Konferensi bangsa-bangsa Asia Afrika di Bandung. Latar Belakang KAA 1. Terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur 2. Masih banyaknya Negara-negara di kawasan Asia Afrika yang belum merdeka 3. Lemahnya persatuan dan solidaritas antar negara-negara yang berkembang
Pelaksanaan KAA 1. Dilaksanakan dari tanggal 18-25 April 1955 di Bandung 2. Pembukaan KAA dimulai pukul 09.00 WIB tanggal I8 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung oleh Presiden Soekarno. 3. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi yakni Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. 4. Peserta yang diundang sebanyak 30 negara yang hadir sebanyak 29 negara dari kawasan Asia Afrika. 5. Menghasilkan piagam yang disebut Dasa Sila Bandung (Bandung Declaration) Pengaruh KAA 1. Mengilhami Negara-negara yang masih terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan mempengaruhi pendapat internasional di PBB. 2. Meningikatnya kerjasama dan semangat solidaritas di kalangan bangsa-bangsa Asia Afrika 3. Medasari terbentuknya Gerakan Non Blok PROGRAM BENTENG 1. Pembatasan Impor dan pemberian lisensi bagi importir Indonesia 2. Pemberian kredit bagi importir Indonesia 3. Perusahaan Benteng harus memiliki modal minima 70% dari pengusaha pribumi 4. Import Benteng diseleksi melalui menteri perekonomian : - Pengusaha Baru di sektor impor - Mempunyai status hokum - Modal minimal Rp.100 000 menjadi Rp.250.000 (1953) - Mempunyai kantor dan pegawai yang memadai
Dua Fase Program Benteng Fase pertama, masa kekuasaan tiga kabinet pertama yang terdiri dari golongan moderat (Masyumi, PNI danPSI) 1. Rasionalitas dan Realitas dalam merencanakan kebijakan 2. Efisiensi memperkecil pengeluaran dan anggaran belanja secara realitas 3. Konsolidasi Bank dan menggalakkan Koperasi 4. Pembangunan industri-Impor Fase kedua, terbentuknya kabinet yang didominasi oleh sayap nasionalis radikal dari PNl (Kabinet Ali Sastroamidjojo) 1. Menaikkan posisi Indonesia 2. Indonesiasi yang lebih tegas dengan menaikkan alokasi impor 80-90% dari hanya 37,9%. 3. Munculnya Model Ali Baba – Korupsi. 4. Pengangkatan pegawai negeri dari Jawa ditempatkan di luar Jawa. 5. Pcngusaha Benteng hanya 700 pada masa Kabinet Natsir Mulai tahun 1954 Infalasi meningkat tinggi, mata uang Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang tidak proposional. Nilai di pasar bebas merosot tajam, laju inflasi rata-rata Rp. 1140 terhadap Dolar AS menjadi Rp. 2350 pada bulan Juni 1953, Rp.2700 pada bulan Juni 1954 dan Rp.4600 pada bulan Juni 1955. Indeks harga dari 44 jenis barang impor di Jakarta meningkat sekitar 59,5%. Harga beras melonjak 42,3% antara bulan Agustus 1953-Juni 1955.
Selain itu juga harga komoditi ekspor utama yaitu karet dan minyak. Banyaknya pasar gelap dan pembiayaan Operasi Militer.
A. Latar Belakang 1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin menajam. 2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar 3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerah B. Konsepsi Konsepsi Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno yang disampaikan pada tanggal 21 Februari I957 berisi: 1. Bahwa Demokrasi Liberal secara barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin 2. Dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai ditambah dengan golongan fungsional. 3. Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dari masyarakat C. Keluarnya Dekrit Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdiri dari: 1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 2. Pembubaran Badan Konstitusional 3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara D. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja. 2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya. 4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. 5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno. 6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GNHN dengan Ketetapan MNPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis). 7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan parea pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta. E. Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sector. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontro. b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.
F. Politik Luar Negeri 1. Indonesia berpartisipasi aktif dalam mcrintis pendirian Gerakan Non Blok sehingga terlaksana KTT Non Blok 1 di Beograd Yugoslavia pada tahun 1961. 2. Pelaksanaan politik luar negeri NEFO (New Emerging Forces). Politik NEFO-OLDEFO ditempuh Presiden Soekarno dengan Menlu Dr. Soebadrio bertujuan melakukan konfrontasi terhadap OLDEFO (Old Established Forces). Indonesia dan Negara-negara komunis termasuk Blok NEFO berhadapan dengan Negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang termasuk Blok OLDEFO. 3. Konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Soekarno mengumandangkan Dwi Komando Rakyat pada 3 Mei 1934 yang isinya : (1) Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia (2) Bantu perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari Nekolim Malaysia. Akibat Konfrontasi dengan Malaysia Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. PEMILU PERTAMA 1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang semula telah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946 belum terlaksana terus karena setelah Indonesia merdeka negara dihadapkan pada ancaman baik dari NICA maupun gangguan dari dalam negeri. Setelah kita berdaulat secara penuhpun Pemilu belum juga dapal dilaksanakan karena mengalami kesulitan untuk melaksanakanya akibat sering berganti-gantinya cabinet. Baru pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap Pemilu dapat dilaksanakan. 2. Sistem yang dipergunakan menurut UU No. 7 tahun 1953 adalah sistem proporsional dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan kcpada partai-partai politik yang ada terutama partai politik kecil untuk memperoleh kursi di DPR dan Konstituante. 3. Dalam Pemilu I dilakukan dua kali pemungutan suara yakni : a). untuk memilih anggota DPR dan b). memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar.
4. Kampanye Pemilu 1955 sudah dilakukan sejak kabinet Ali Sastroamidjojo 1 berkuasa atau dua tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Tema kampanye yang diketengahkan didominasi oleh perdebatan antara partai pemerintah dengan partai-partai oposisi dan persoalan-persoalan mengenai ideology kepartaian. 5. Pada 29 September 1955 diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR untuk diperebutkan 272 Kursi. Dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. Pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan Pemilu untuk memilih anggota Konstituante yang berjumlah 542 orang. 6. Dalam Pemilu 1 ini muncul empat partai politik yang meraih suara terbanyak yaitu :
Nama Partai
Jumlah Kursi
DPR
Konstituante
PNI
57
119
Masyumi
56
112
NU
45
91
PKI
45
80 KONFRENSI ASIA AFRIKA Konferensi Pendahuluan 1. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada 28 April – 20 Mei 1954. Membicarakan perjuangan rakyat Vietnam melawan penjajahan Perancis. 2. Konferensi Bogor, dilaksanakan pada 28-29 Desember 1954. Tercapai kesatuan pandangan untuk mengadakan Konferensi bangsa-bangsa Asia Afrika di Bandung. Latar Belakang KAA 1. Terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur 2. Masih banyaknya Negara-negara di kawasan Asia Afrika yang belum merdeka 3. Lemahnya persatuan dan solidaritas antar negara-negara yang berkembang
Pelaksanaan KAA 1. Dilaksanakan dari tanggal 18-25 April 1955 di Bandung 2. Pembukaan KAA dimulai pukul 09.00 WIB tanggal I8 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung oleh Presiden Soekarno. 3. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi yakni Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. 4. Peserta yang diundang sebanyak 30 negara yang hadir sebanyak 29 negara dari kawasan Asia Afrika. 5. Menghasilkan piagam yang disebut Dasa Sila Bandung (Bandung Declaration) Pengaruh KAA 1. Mengilhami Negara-negara yang masih terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan mempengaruhi pendapat internasional di PBB. 2. Meningikatnya kerjasama dan semangat solidaritas di kalangan bangsa-bangsa Asia Afrika 3. Medasari terbentuknya Gerakan Non Blok PROGRAM BENTENG 1. Pembatasan Impor dan pemberian lisensi bagi importir Indonesia 2. Pemberian kredit bagi importir Indonesia 3. Perusahaan Benteng harus memiliki modal minima 70% dari pengusaha pribumi 4. Import Benteng diseleksi melalui menteri perekonomian : - Pengusaha Baru di sektor impor - Mempunyai status hokum - Modal minimal Rp.100 000 menjadi Rp.250.000 (1953) - Mempunyai kantor dan pegawai yang memadai
Dua Fase Program Benteng Fase pertama, masa kekuasaan tiga kabinet pertama yang terdiri dari golongan moderat (Masyumi, PNI danPSI) 1. Rasionalitas dan Realitas dalam merencanakan kebijakan 2. Efisiensi memperkecil pengeluaran dan anggaran belanja secara realitas 3. Konsolidasi Bank dan menggalakkan Koperasi 4. Pembangunan industri-Impor Fase kedua, terbentuknya kabinet yang didominasi oleh sayap nasionalis radikal dari PNl (Kabinet Ali Sastroamidjojo) 1. Menaikkan posisi Indonesia 2. Indonesiasi yang lebih tegas dengan menaikkan alokasi impor 80-90% dari hanya 37,9%. 3. Munculnya Model Ali Baba – Korupsi. 4. Pengangkatan pegawai negeri dari Jawa ditempatkan di luar Jawa. 5. Pcngusaha Benteng hanya 700 pada masa Kabinet Natsir Mulai tahun 1954 Infalasi meningkat tinggi, mata uang Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang tidak proposional. Nilai di pasar bebas merosot tajam, laju inflasi rata-rata Rp. 1140 terhadap Dolar AS menjadi Rp. 2350 pada bulan Juni 1953, Rp.2700 pada bulan Juni 1954 dan Rp.4600 pada bulan Juni 1955. Indeks harga dari 44 jenis barang impor di Jakarta meningkat sekitar 59,5%. Harga beras melonjak 42,3% antara bulan Agustus 1953-Juni 1955.
Selain itu juga harga komoditi ekspor utama yaitu karet dan minyak. Banyaknya pasar gelap dan pembiayaan Operasi Militer.
Langganan:
Postingan (Atom)